PERANAN KELEMBAGAAN FORMAL DALAM MENGATASI KRISIS AIR BERSIH DI INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

Air merupakan unsur yang vital dalam kehidupan manusia. Seseorang tidak dapat bertahan hidup tanpa air, karena itulah air merupakan salah satu penopang hidup bagi manusia. Ketersediaan air di dunia ini begitu melimpah ruah, namun yang dapat dikonsumsi oleh manusia untuk keperluan air minum sangatlah sedikit. Dari total jumlah air yang ada, hanya lima persen saja yang tersedia sebagai air minum, sedangkan sisanya adalah air laut. Selain itu, kecenderungan yang terjadi sekarang ini adalah berkurangnya ketersediaan air bersih itu dari hari ke hari. Semakin meningkatnya populasi, semakin besar pula kebutuhan akan air minum. Sehingga ketersediaan air bersih pun semakin berkurang. Akibatnya, terjadi kelangkaan air yang harus ditanggung oleh lebih dari 40 persen penduduk bumi. Kondisi ini akan kian parah menjelang tahun 2025 karena 1,8 miliar orang akan tinggal di kawasan yang mengalami kelangkaan air secara absolut. Kekurangan air telah berdampak negatif terhadap semua sektor, termasuk kesehatan. Tanpa akses air minum yang higienis mengakibatkan 3.800 anak meninggal tiap hari oleh penyakit. Begitu peliknya masalah ini sehingga para ahli berpendapat bahwa pada suatu saat nanti, akan terjadi “pertarungan” untuk memperbuatkan air bersih ini. Sama halnya dengan pertarungan untuk memperebutkan sumber energi minyak dan gas bumi.

Di samping bertambahnya populasi manusia, kerusakan lingkungan merupakan salah satu penyebab berkurangnya sumber air bersih. Abrasi pantai menyebabkan rembesan air laut ke daratan, yang pada akhirnya akan mengontaminasi sumber air bersih yang ada di bawah permukaan tanah. Pembuangan sampah yang sembarang di sungai juga menyebabkan air sungai menjadi kotor dan tidak sehat untuk digunakan. Di Indonesia sendiri diperkirakan, 60 persen sungainya, terutama di Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi, tercemar berbagai limbah, mulai dari bahan organik hingga bakteri coliform dan fecal coli penyebab diare. Menurut data Departemen Kesehatan tahun 2002 terjadi 5.789 kasus diare yang menyebabkan 94 orang meninggal. Pembabatan hutan dan penebangan pohon yang mengurangi daya resap tanah terhadap air turut serta pula dalam menambah berkurangnya asupan air bersih ini. Selain itu pendistribusian air yang tidak merata juga ikut andil dalam permasalahan ini.

Sumber daya air merupakan kebutuhan mutlak setiap individu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Apabila terjadi pengurangan kuantitas maupun kualitas sumber daya air maka akan mempengaruhi kehidupan manusia secara bermakna. Krisis air di dunia akan memberi dampak yang mengenaskan. Tidak hanya membangkitkan epidemi penyakit yang merenggut nyawa, tapi juga akan mengakibatkan bencana kelaparan. Mengingat pentingnya sumberdaya air yang melimpah untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, oleh karena itu penulis mengangkat “Peranan Kelembagaan Dalam Mengatasi Krisis Air di Indonesia”, sebagai judul makalah akhir mata kuliah Pengantar Ekonomi Kelembagaan.

1.2       Perumusan Masalah

1.2.1    Bagaimana gambaran krisis air yang terjadi di Indonesia?

1.2.2    Apa yang menyebabkan terjadinya krisis air di Indonesia?

1.2.3    Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari krisis air di Indonesia?

1.2.4    Bagaimana peran pemerintah dan kelembagaan dalam mengatasi krisis air bersih di Indonesia?

1.3       Tujuan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1.3.1    Mengetahui gambaran krisis air yang terjadi di Indonesia.

1.3.2    Mengetahui apa saja penyebab yang menimbulkan krisis air di Indonesia.

1.3.3    Mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat krisis air yang terjadi di Indonesia.

1.3.4    Mengetahui peran pemerintah dan kelembagaan dalam mengatasi krisis air

bersih di Indonesia.

BAB II PEMBAHASAN

2.1       Gambaran Umum Krisis Air di Indonesia

Berdasarkan data WHO (2000), diperkirakan terdapat lebih dari 2 milyar manusia per hari terkena dampak kekurangan air, dilebih 40 negara didunia. 1,1 milyar tidak mendapatkan air yang memadai dan 2,4 milyar tidak mendapatkan sanitasi yang layak. Sedangkan pada tahun 2050 diprediksikan bahwa 1 dari 4 orang akan terkena dampak dari kekurangan air bersih. Di Indonesia sendiri, dengan jumlah penduduk mencapai lebih 200 juta, kebutuhan air bersih menjadi semakin mendesak. Kecenderungan konsumsi air diperkirakan terus naik hingga 15-35 persen per kapita per tahun. Sedangkan ketersediaan air bersih cenderung melambat (berkurang) akibat kerusakan alam dan pencemaran.

Penduduk Indonesia yang bisa mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, baru mencapai 20 persen dari total penduduk Indonesia. Itupun yang dominan adalah akses untuk perkotaaan. Artinya masih ada 82 persen rakyat Indonesia terpaksa mempergunakan air yang tak layak secara kesehatan. Pada akhir PJP II (2019) diperkirakan jumlah penduduk perkotaan mencapai 150,2 juta jiwa dengan konsumsi per kapita sebesar 125 liter, sehingga kebutuhan air akan mencapai 18,775 miliar liter per hari. Menurut LIPI, kebutuhan air untuk industri akan melonjak sebesar 700% pada 2025. Untuk perumahan naik rata-rata 65% dan untuk produksi pangan naik 100%. Pada tahun 2000, untuk berbagai keperluan di Pulau Jawa diperlukan setidaknya 83,378 miliar meter kubik air bersih. Sedangkan potensi ketersediaan air, baik air tanah maupun air permukaan hanya 30,569 miliar meter kubik. Ia mengingatkan, pada tahun 2015 krisis air di Pulau Jawa akan jauh lebih parah karena diperkirakan kebutuhan air akan melonjak menjadi 164,671 miliar meter kubik. Sedangkan potensi ketersediaannya cenderung menurun.

Di daerah perkotaan seperti Jakarta, masih banyak warga yang belum mendapatkan fasilitas air bersih. Jakarta dialiri 13 sungai, terletak di dataran rendah dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Seiring dengan pertumbuhan penduduk Jakarta yang sangat pesat, maka penyediaan air bersih menjadi permasalahan yang rumit. Dengan asumsi tingkat konsumsi maksimal 175 liter per orang, dibutuhkan 1,5 juta meter kubik air dalam satu hari.

2.2       Penyebab Terjadinya Krisis Air di Indonesia

Ketersediaan sumberdaya air semakin langka dan terbatas, sementara kebutuhan akan air untuk berbagai kepentingan terus meningkat, yang menyebabkan permintaan terhadap air semakin meningkat. Ketersediaan sumberdaya air yang semakin terbatas dan meningkat tidak hanya akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat memicu konflik baik antar sektor ekonomi maupun antar pengguna dalam suatu sektor.

Faktor utama krisis air yang melanda di Indonsia adalah perilaku manusia guna mencukupi kebutuhan hidup yaitu perubahan tata guna lahan untuk keperluan mencari nafkah dan tempat tinggal. Sebagian besar masyarakat Indonesia, menyediakan air minum secara mandiri, tetapi tidak tersedia cukup informasi tepat guna mengenai hal-hal yang terkait dengan persoalan air, terutama tentang konservasi dan pentingnya menggunakan air secara bijak. Masyarakat masih menganggap air sebagai benda sosial.

Masyarakat pada umumnya tidak memahami prinsip perlindungan sumber air minum tingkat rumah tangga, maupun untuk skala lingkungan. Sedangkan sumber air baku (sungai), difungsikan berbagai macam kegiatan sehari hari, termasuk digunakan untuk mandi, cuci dan pembuangan kotoran/sampah (MCK). Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa air hanya urusan pemerintah atau PDAM saja, sehingga tidak tergerak untuk mengatasi masalah air minum secara bersama.

Pemanfaatan sumberdaya air bagi kebutuhan umat manusia semakin hari semakin meningkat. Hal ini seirama dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di dunia, yang memberikan konsekuensi logis terhadap upaya-upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Disatu sisi kebutuhan akan sumberdaya air semakin meningkat pesat dan disisi lain kerusakan dan pencemaran sumberdaya air semakin meningkat pula sebagai implikasi industrialisasi dan pertumbuhan populasi yang tidak disertai dengan penyebaran yang merata sehingga menyebabkan masih tingginya jumlah orang yang belum terlayani fasilitas air bersih dan sanitasi dasar. Selain itu meningkatnya jumlah populasi juga berdampak pada sanitasi yang buruk yang akan berpengaruh besar pada kualitas air. Sekitar 60 rumah di Jakarta memiliki sumur yang berjarak kurang dari 10 meter dari septic tank. Jumlah septic tank di Jakarta lebih dari satu juta. Melimpahnya jumlah septic tank yang terus bertambah tanpa ada regulasi yang baik mengakibatkan pencemaran air tanah dan membahayakan jutaan penduduk.

Penyebab lainnya adalah kerusakan lingkungan yang makin parah akibat penggundulan hutan merupakan penyebab utama kekeringan dan kelangkaan air bersih. Kawasan hutan yang selama ini menjadi daerah tangkapan air (catchment area) telah rusak karena penebangan liar. Laju kerusakan di semua wilayah sumber air semakin cepat, baik karena penggundulan di hulu maupun pencemaran di sepanjang DAS. Kondisi itu akan mengancam fungsi dan potensi wilayah sumber air sebagai penyedia air bersih.

Selain itu, pemanasan global telah memicu peningkatan suhu bumi yang mengakibatkan melelehnya es di gunung dan kutub, berkurangnya ketersediaan air, naiknya permukaan air laut dan dampak buruk lainnya. Seiring dengan semakin panasnya permukaan bumi, tanah tempat di mana air berada juga akan cepat mengalami penguapan untuk mempertahankan siklus hidrologi. Air permukaan juga mengalami penguapan semakin cepat sedangkan balok-balok salju yang dibutuhkan untuk pengisian kembali persediaan air tawar justru semakin sedikit dan kecil. Ketika salju mencair tidak menurut musimnya yang benar, maka yang terjadi bukanlah salju mencair dan mengisi air ke danau, salju justru akan mengalami penguapan. Danau-danau itu sendiri akan menghadapi masalahnya sendiri ketika airnya tidak lagi membeku. Air akan mengalami penguapan yang jauh lebih lambat ketika permukaannya tertutup es, sehingga ada lebih banyak air yang tersisa dan meresap ke dalam tanah. Ketika terjadi pembekuan yang lebih sedikit, artinya semakin banyak air yang dilepaskan ke atmosfir. Maka, ketika gletser yang tersisa dari zaman es mencair semua, sungai-sungai akan kehilangan sumber air.

Saat ini pencemaran air sungai, danau dan air bawah tanah meningkat dengan pesat. Sumber pencemaran yang sangat besar berasal dari manusia, dengan jumlah 2 milyar ton sampah per hari, dan diikuti kemudian dengan sektor industri dan perstisida dan penyuburan pada pertanian. Sehingga memunculkan prediksi bahwa separuh dari populasi di dunia akan mengalami pencemaran sumber-sumber perairan dan juga penyakit berkaitan dengannya.

Manajemen koordinasi pengelolaan air yang kurang baik antara institusi terkait dengan Departemen Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur air, Departemen Dalam Negeri mengurusi pentarifan air, Departemen Kehutanan bertanggung jawab terhadap konservasi sumber daya air, sedangkan masalah kualitas air oleh Departemen Kesehatan. Banyaknya institusi yang terlibat dan tumpang-tindihnya pengambilan kebijakan tentang air oleh berbagai departemen yang ada ditambah lagi dengan kurangnya koordinasi antara institusi tersebut menyebabkan kegagalan program pembangunan Indonesia di sektor air.

Di awal tahun 2007 misalnya, banyak warga di kawasan Jakarta mengeluhkan kelangkaan air bersih. Tingginya permintaan secara otomatis mengakibatkan terjadinya lonjakan harga air bersih. Diantara sebab kelangkaan air bersih adalah tidak beroperasinya beberapa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) secara ideal. Fakta yang ada menunjukkan bahwa dari sekitar 400 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia, hanya sekitar 10 persen yang dapat beroperasi dengan prima. Kondisi PDAM pada tahun 2007 adalah 80 perusahaan sehat, 116 kurang sehat, 139 sakit, dari total 335 PDAM.

2.3       Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Terjadinya Krisis Air di Indonesia

Krisis air bersih yang berkepanjangan menyebabkan dampak yang buruk pada segala hal. Dalam masalah kekurangan air, negara-negara miskin paling banyak merasakan dampaknya. Negara-negara ini membutuhkan air dalam jumlah besar untuk bidang irigasi, domestik dan industri. Air adalah kebutuhan mendasar manusia, tanpa air lingkungan akan kering dan manusia akan mati. Ada beberapa penyebab merebaknya masalah krisis air ini, salah satunya kegagalan beberapa negara untuk meregulasi, mengatur dan menjaga kelestarian air, selain itu juga pertumbuhan populasi penduduk yang semakin meningkat. Sebagai contoh, jumlah penduduk Cina yang mencapai 1,2 miliar saat ini akan membengkak menjadi 1,5 miliar pada tahun 2030. Berarti permintaan air akan meningkat sebesar lebih dari 66 persen selama periode itu.

Selain itu, penggunaan sumber air bawah tanah yang tak terbatas juga memicu krisis air. Selama ini, manusia telah memanfaatkan air sebagai satu-satunya ”benda” yang tak dapat tergantikan oleh benda lain. Namun usaha untuk penyediaan air bersih belum banyak dilakukan. Bisa dibayangkan jika manusia di seluruh bumi ini terus-menerus mengonsumsi air tanpa ada yang peduli terhadap kelestariannya.

Dampak bagi kesehatan dalam masalah ketersediaan air bersih ini menimbulkan masalah yang pelik pada sektor kesehatan. Di Indonesia terdapat empat dampak kesehatan besar disebabkan oleh pengelolaan air dan sanitasi yang buruk, yakni diare, tipus, polio dan cacingan. Penyakit yang paling sering menyerang saat krisis air bersih melanda adalah diare. Penyakit yang juga populer dengan nama muntah berak (muntaber) ini bisa dikatakan sebagai penyakit endemis di Indonesia, artinya terjadi terus-menerus di semua daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kelangkaan air bersih dan gaya hidup yang jorok adalah penyebab dari penyakit ini. Gaya hidup yang tidak higienis & tidak memperhatikan sanitasi menyebabkan usus rentan terhadap serangan virus diare.

2.4       Peranan Pemerintah dan Kelembagaan Dalam Mengatasi Krisis Air Bersih di Indonesia

Pengelolaan daerah perairan merupakan upaya untuk mendistribusikan air secara adil dan merata namun dalam mekanismenya sering dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar (Rachman, 1999) yaitu: 1) jumlah daerah golongan air bertambah tanpa kendali, 2) letak petakan sawah relatif dari saluran yang diperhitungkan dalam distribusi air dan anjungan teknologi yang berada di bagian hilir, 3) penyadapan air secara liar dengan pompa berlanjut tanpa sanksi, 4) pintu air yang tidak banyak berfungsi, 5) produksi padi tidak beragam dibagian hulu dan hilir. Hal ini tidak terlepas dari unsur kelembagaan dan perangkat kebijaksanaan yang belum berfungsi secara efektif dalam upaya menyalurkan masyarakat dalam pentingnya pengelolaan air.

Adanya program yang diberikan pemerintah melalui Pembentukan Kelompok Kerja yang didasari pada pemikiran bahwa pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan tidak hanya terkait pada satu bidang tertentu tetapi harus merupakan kesatuan dari beberapa aspek, yaitu aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, sosial dan lingkungan hidup. Berdasarkan pemahaman itulah maka dibentuk Kelompok Kerja Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan, yang terdiri dari departemen-departemen terkait, yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, dan Departemen Kesehatan serta dikoordinasikan oleh Bappenas.

Selain terkait dengan kegiatan Proyek Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Proyek WASPOLA, WSLIC-2, Pro-Air, CWSH, SANIMAS), Kelompok Kerja juga terlibat pada penyusunan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Saat ini baru diselesaikan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat dan sedang dalam tahap penyusunan Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Lembaga ataupun kegiatan uji coba penerapan kebijakan di daerah dan kegiatan kampanye publik mengenai air minum dan penyehatan lingkungan, yang ditempuh melalui kegiatan penyusunan jurnal air minum dan penyehatan lingkungan, pembuatan poster ataupun komik.

Pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat adalah pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penanggung jawab, pengelola adalah masyarakat dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh masyarakat, yang tidak memerlukan legalitas formal serta penerima manfaat diutamakan pada masyarakat setempat, dengan sumber investasi berasal dari mana saja (kelompok, masyarakat, pemerintah, swasta ataupun donor). Diharapkan keanggotaan Kelompok Kerja ini semakin meluas sehingga kegiatan yang dilakukan pun semakin beragam dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat akan air minum dan penyehatan lingkungan. Selain itu diharapkan pola-pola kerjaasama ini dapat direplikasikan di daerah (baik propinsi dan kabupaten/kota) sehingga kegiatan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Kelembagaan adalah social form ibarat oragan-oragan dalam tubuh manusia yang hidup dalam masyarakat. Kata “kelembagaan” (Koentjaraningrat, 1997) menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantab (established) yang hidup (constitued) di dalam masyarakat. Suatu kelembagaan adalah suatu penetapan perilaku (ways) yang hidup pada suatu kelompok orang.

Tiap kelembagaan memiliki tujuan tertentu, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki pola perilaku tertentu serta nilai-nilai dan norma yang sudah disepakati yang sifatnya khas. Kelembagaan adalah kelompok-kelompok sosial yang menjalankan masyarakat. Suatu kelembagaan dapat dikatakan berfungsi apabila ada kepatuhan terhadap norma-norma yang telah disepakati bersama. Kepatuhan pada norma dapat berjalan jika manusia menjadi modal bagi pengembangan suatu kelembagaan. Peran manusia dalam hal ini berfungsi sebagai masyarakat yang selalu berinteraksi dengan sesamanya dan dengan lingkungan sekitarnya, harus memerlukan yang dinamakan norma. Kelembagaan pada tingkat lokal atau institusi pada tingkat lokal dimana yang dapat menyediakan public goods dan public services.

Kelembagaan mengandung makna aturan main yang dianut oleh masyarakat atau anggota yang dijadikan pedoman oleh seluruh anggota masyarakat atau anggota organisasi dalam melakukan transaksi (North, 1991). Kelembagaan mengatur tiga hal esensial yaitu penguasaan, pemanfaatan, dan transfer teknologi (Rachman, 1999). Seberapa jauh kelembagaan dapat diterima masyarakat bergantung pada struktur wewenang, kepentingan individu, keadaan masyarakat, adat dan kebudayaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kelembagaan mempunyai nilai-nilai dan norma yang mampu mengatur anggotanya berperilaku selaras dengan lingkungannyaakan mencerminkan suatu totalitas kinerja kehidupan sosial yang khas.

Menurut North (1990), Kelembagaan formal adalah peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan (agreements), perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, politik dan lain-lain. Kesepakatan-kesepakatan yang berlaku baik pada level internasional, nasional, regional maupun lokal termasuk ke dalam kelembagaan formal.

Menurut Rachman (1999), kegunaan air dipengaruhi oleh dimensi lokasi, waktu, dan kualitas, sehingga faktor yang menentukannya seperti keadaan tanah, iklim, dan musim yang dibangun dan menentukan tingkat keinginan masyarakat pengguna air untuk membayar iuran air. Dalam UU RI No.7 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002, disebutkan beberapa pengertian terkait dengan air, yaitu sebagai berikut :

  • Sumber daya air adalah air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
  • Air adalah semua air yang terdapat pada diatas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan.
  • Air Bersih (clean water) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hariyang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
  • Air Minum (drinking water) adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
  • Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
  • Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
  • Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun di bawah permukaan tanah.

Untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan sumber daya air ini, maka pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab kesejahteraan warga negaranya, berkewajiban menetapkan suatu kebijakan atau Undang-Undang untuk mengatur sumber daya air. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 merupakan salah satu Undang-Undang yang dibuat untuk mengaturnya. Secara umum Undang-Undang tersebut terdiri atas delapan belas bab, yang sebagian besar membahas tentang Ketentuan Umum, Wewenang dan Tanggung Jawab, Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.

Sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, undang-undang ini menyatakan bahwa sumber daya air,dimana menyangkut hajat hidup orang bayak, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil. Oleh karenanya, Pemerintah melakukan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PAM) baik di tingkat pemerintah atau pemerintah daerah, salah satu contohnya ialah Perusahaan Daerah Air Minum atau PAM JAYA. Pengembangan SPAM ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Bab IV Pasal 40 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sumber Daya Air Minum. Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum. Namun dalam undang-undang yang sama pasal 45 ayat 3 disebutkan pula bahwa pengusahaan sumber daya air dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha atau kerjasama antara badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Penggunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil. Namun penggunaan sumber daya air pada akhir-akhir tahun ini tidak terjadinya keseimbangan antara peningkatan kuantitas air yang diinginkan dengan realitas kualitas air yang terjadi. Kejadian krisis air bersih yang melanda sebagian besar kota-kota di bangsa ini merupakan pekerjaan rumah pemerintah untuk mengatasinya. Upaya menangani kasus tersebut tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Bab II pasal 21 tentang konservasi sumber daya air yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberdayaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air. Kegiatan konservasi atau perlindungan dan pelestarian sumber daya air, sebagai berikut:

  1. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.
  2. Pengendalian pemanfaat sumber air.
  3. Pengisian air pada sumber.
  4. Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi.
  5. Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air.
  6. Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu.
  7. Pengaturan daerah sempadan sumber air.
  8. Rehabilitasi hutan dan lahan, dan atau.
  9. Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam.

Selain itu dijelaskan pula upaya pemerintah melalui perumusan Undang-Undang tersebut pada Bab V mengenai pengendalian daya rusak air. Pengendalian dilakukan secara meneluruh meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Perencaan pengendalian daya rusak air disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air. Pengendalian melibatkan peran serta aktif dari masyarakat dan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah serta pengelola sumber daya air wilayah sungai dan masyarakat.

BAB IV KESIMPULAN

4.1       Kesimpulan

Air merupakan unsur yang vital dalam kehidupan manusia. Ketersediaan air di dunia ini begitu melimpah ruah, namun yang dapat dikonsumsi oleh manusia untuk keperluan air minum sangatlah sedikit. Dari total jumlah air yang ada, hanya lima persen saja yang tersedia sebagai air minum, sedangkan sisanya adalah air laut. Selain itu, kecenderungan yang terjadi sekarang ini adalah berkurangnya ketersediaan air bersih itu dari hari ke hari. Semakin meningkatnya populasi, semakin besar pula kebutuhan akan air minum. Sehingga ketersediaan air bersih pun semakin berkurang. Penduduk Indonesia yang bisa mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, baru mencapai 20 persen dari total penduduk Indonesia. Itupun yang dominan adalah akses untuk perkotaaan. Penyebab dari terjadinya krisis air bersih ini antara lain: perilaku manusia yang kurang, populasi yang terus bertambah dan sebaran penduduk yang tidak merata, kerusakan lingkungan, manajemen pengelolaan air yang buruk, global warming, anggaran yang tidak mencukupi, serta buruknya kinerja PAM PDAM. Kemudian krisis air bersih ini juga memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat diantaranya dampak bagi kesehatan yaitu timbulnya berbagai macam penyakit dan dampak ekonomi yaitu sulitnya air bersih didapatkan terutama bagi rakyat miskin.

4.2       Saran

Dalam mengatasi krisis air bersih sebaiknya masyarakat serta pemerintah melakukan upaya penyediaan air bersih agar dapat dinikmati oleh seluruh manusia dan makhluk hidup secara adil dan merata dengan berbagai cara seperti pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, pengendalian pemanfaat sumber air, pengisian air pada sumber, pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air, pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu, pengaturan daerah sempadan sumber air, rehabilitasi hutan dan lahan, dan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam.

BAB V DAFTAR PUSTAKA

Hidayat, Aceng. 2007. “Modul Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Kelembagaan”.

Bogor. IPB Press

Rachman, B. 1999. ”Analisis Kelembagaan Jaringan Tata Air Dalam

Meningkatkan Efisiensi dan Optimasi Alokasi Penyaluran Air Irigasi di Wilayah Pengembangan IP”. 300, Jawa Barat. PPS-IPB, Bogor.

PERAN KOMUNIKASI SEORANG PUBLIC RELATIONS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu ingin berhubungan dengan manusia yang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain akan merasa terisolasi dari masyarakatnya. Adanya kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan juga kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya merupakan hal yang mendorong manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, komunikasi mempunyai peranan penting dan pengaruh langsung pada struktur keseimbangan seseorang.

Kemampuan berkomunikasi yang dimiliki tiap individu berbeda-beda. Adakalanya, komunikasi itu sulit untuk disampaikan kepada orang lain dikarenakan pada tiap diri individu itu sendiri menganggap bahwa komunikasi merupakan bentuk interaksi yang sederhana. Padahal, jika diketahui lebih luas bahwa komunikasi itu sangatlah rumit. Dalam berkomunikasi juga dapat terjadi kesalahpahaman dalam pemaknaan pesan yang disampaikan dan dapat menimbulkan masalah, hambatan, kekecewaan, meregangkan suatu hubungan, dan sebagainya. Menurut Rumanti[1] (2005: 97), Salah satu hambatan terbesar bagi kelancaran arus informasi adalah keadaan atau sikap yang sudah melekat, membudaya dalam organisasi itu sendiri. Terdapat jarak fisik antarorang yang hendak berkomunikasi dalam sistem itu.

Begitu besarnya peran komunikasi dalam masyarakat, sehingga komunikasi dijadikan suatu pekerjaan atau profesi, seperti public relations. Menurut Simoes[2] (1984: 7) menyimpulkan “Apa Public Relations itu sebenarnya?”

  1. PR merupakan proses interaksi. PR menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak.
  2. PR adalah fungsi manajemen. PR menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik internal maupun eksternal. Hal ini merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen dalam pencapaian tujuan organisasinya.
  3. PR merupakan aktivitas di berbagai bidang ilmu (PR adalah multidisiplin ilmu). PR menanamkan pengetian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan goodwill, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya.
  4. PR merupakan profesi profesional dalam bidangnya. Juga, PR merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi dengan secara tepat dan dengan secara terus-menerus. PR merupakan kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan.
  5. PR merupakan penggabungan berbagai ilmu. PR merupakan penerapan kebijaksanaan dan pelaksanaannya melalui interpretasi yang peka atas berbagai peristiwa.

“Praktek kehumasan adalah suatu seni sekaligus suatu disiplin ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan, memperkirakan setiap kemungkinan konsekuensi darinya, memberi masukan dan saran-saran kepada para pemimpin organisasi, serta menerapkan program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau kepentingan khalayaknya” (Pertemuan asosiasi-asosiasi PR seluruh dunia di Mexico City, Agustus 1978: 9)[3].

Komunikasi yang dimiliki seorang public relations mempunyai peranan penting dalam setiap hubungannya. Apabila komunikasi tidak dapat digunakan dengan baik atau tidak berjalan dengan lancar maka komunikasi tersebut tidak akan efektif dalam suatu proses komunikasi. Hal ini yang membuat banyak lembaga organisasi menilai keahlian komunikasi manajerial yang dimiliki seseorang untuk mengatasi kekurangan dalam berkomunikasi.

“Peran komunikasi dalam public relations adalah (1) komunikasi dalam PR merupakan titik sentral, (2) dalam setiap proses komunikasi, hubungan kemanusiaan merupakan proses yang menyangkut kepribadian, sikap, dan tingkah laku yang terjadi pada orang-orang yang terlibat, (3) PR dalam fungsinya melaksanakan komunikasi persuasif dua arah di semua bidang kegiatan dengan maksud memberi motivasi kerja, bertanggung jawab, dan produktif, (4) Atas dasar pengertian tersebut terlihat bahwa komunikasi timbal balik dalam PR merupakan proses integrasi antarmanusia yang bersifat manusiawi, bukan hanya hubungan antarmanusia (human relations) saja. Human relations di sini bersifat action oriented, yang menuju perasaan lahir batin” (Rumanti, 2005: 86)[4].

Pada dasarnya, kemampuan berkomunikasi seorang public relations dapat ditingkatkan dengan cara mengembangkan kemampuan atau potensi yang ada dalam diri seorang public relations, belajar bagaimana caranya berkomunikasi yang baik agar pesan yang akan disampaikan dapat diterima tanpa adanya hambatan dan gangguan. Karena apabila seorang public relations tidak memiliki kemampuan atau potensi untuk berkomunikasi tersebut, akan mengakibatkan komunikasi tidak berjalan dengan lancar atau terjadi hambatan.

“Penyebab-penyebab dari hambatan komunikasi yang terjadi antara lain: (1) Komunikator berpikir dalam lingkup dirinya sendiri, (2) Berbicara dengan konteks penuh rahasia dan disampaikan dalam waktu yang kurang tepat, (3) Tanpa memberi contoh yang nyata, penjelasan sifatnya hanya umum, (4) Bersikap diktator, kurang menggunakan perasaan sebagai pimpinan, sebagai teman, (5) Lamban, tidak efisien, (6) Terlalu cepat mengambil keputusan, dan (7) Tidak konsekuen, tidak ada alternatif” (Rumanti, 2005: 96)[5].

Berkomunikasi yang baik dan efektif akan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Komunikasi interpersonal dipandang sebagai satu-satunya alat manajemen oleh PR yang dimanfaatkan dalam mengembangkan suatu organisasi agar tercipta suatu komunikasi yang baik dan efektif. Menurut Muhammad (2004: 159)[6], Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang seorang lainnya atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya. Komunikasi interpersonal, penerapannya antara pribadi atau individu dalam usaha menyampaikan informasi yang dimaksudkan untuk mencapai kesamaan pengertian, sehingga dengan demikian dapat tercapai keinginan bersama.

Seseorang akan maju dalam segala hal, jika ia memiliki kemampuan berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat secara global. Di sinilah, sejauh mana peran komunikasi yang dimiliki oleh seorang public relations perlu ditinjau kembali dalam berhubungan dengan siapa saja.

1.2 Perumusan Masalah

  • Bagaimana seorang public relations dapat berkomunikasi dengan efektif?
  • Jelaskan hubungan antara public relations dengan media publisitas, khususnya televisi?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

  • Mengetahui kemampuan yang dimiliki seorang public relations agar dapat berkomunikasi dengan efektif.
  • Mengetahui adanya hubungan antara public relations dengan media publisitas, khususnya televisi.
  • Menyelesaikan tugas makalah akhir mata kuliah “Berpikir dan Menulis Ilmiah (KPM 200)”.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah :

  • Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik.
  • Mampu mengidentifikasi hubungan antara public relations dengan media publisitas, khususnya televisi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Keefektifan Komunikasi Seorang Public Relations

Peran komunikasi yang dimiliki seorang public relations sangatlah penting agar dapat tercipta komunikasi yang efektif. Tidak ada seorang pun dalam keseharian tugasnya tanpa berkomunikasi, baik itu dalam masalah pekerjaan maupun masalah di luar pekerjaan. Proses komunikasi yang berhasil dengan baik sangat ditentukan oleh kondisi dan perilaku seorang public relations sebagai pengirim gagasan atau pesan, penerima  pesan, media yang dipakai, teknologi informasi yang ada, isi pesan dan cara pesan yang disampaikan serta suasana komunikasi itu sendiri. Keberhasilan itu akan dicerminkan oleh tidak adanya kesenjangan pemahaman antara pengirim dan penerima pesan.

Menurut Rumanti[7] (2005: 107), terdapat empat hal yang harus selalu diperhatikan, diingat, dan dilaksanakan dalam kegiatan komunikasi oleh PR adalah sebagai berikut: (1) bahwa publik kita itu manusia, jadi mereka tidak pernah bebas dari berbagai pengaruh apa saja, (2) manusia itu cenderung suka memperhatikan, membaca atau mendengarkan pesan yang dirasakan sesuai dengan kebutuhan atau sikap mereka, (3) adanya berbagai media massa yang beragam, memberikan efek yang beragam pula bagi publiknya, dan (4) media massa memberikan efek dengan variasi yang besar kepada publik atau perseorangan maupun kelompok.

Tetapi sekarang ini, keefektifan komunikasi yang lebih tinggi cenderung terlihat dalam komunikasi antar pribadi (interpersonal communications) atau dengan penggunaan media massa sebagai alat untuk berkomunikasi yang lebih efektif.

“Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang seorang lainnya atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya. Dengan bertambahnya orang yang terlibat dalam komunikasi, menjadi bertambahlah persepsi orang dalam kejadian komunikasi sehingga bertambh komplekslah komunikasi tersebut” (Muhammad, 2004: 159)[8].

Keefektifan ini dapat terlihat dari penyampaian pesan yang sama, terjadinya umpan balik antara pengirim pesan dan penerima pesan, dan lain-lain. Dalam komunikasi interpersonal, proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka, dibagi atas percakapan, dialog, wawancara, seperti dalam suatu percakapan antara seorang mahasiswa dengan mahasiswa yang lain yang sedang membicarakan tugas akhirnya. Pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang cukup dekat dan pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara spontan dan simultan.

Komunikasi antar pribadi sangat potensial untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari berlangsung hubungan antara seorang sahabat yang sudah saling dekat. Hubungan komunikasi ini akan berjalan dengan lancar apabila di antara keduanya sudah saling mengetahui maksud dari pesan yang akan disampaikan. Agar dalam berkomunikasi tercipta keefektifan terhadap komunikasi yang disampaikan, diketahui terdapat beberapa ciri yang harus dimiliki seorang PR. Menurut Kumar (2000: 121-122)[9], “lima ciri efektifitas KAP sebagai berikut : (1) keterbukaan (openess); (2) empati (empathy); (3) dukungan (supportiveness); (4) rasa positif (positiveness); (5) kesetaraan (equality)”. Dalam membangun komunikasi yang efektif, terdapat lima hukum[10] yang perlu diperhatikan yaitu ”Respect ( … sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan … ), Empathy ( … kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain … ), Audible ( … dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik … ), Clarity ( … kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan … ), dan Humble ( … sikap rendah hati yang terkait dengan hukum pertama untuk membangun rasa menghargai orang lain … )”.

Komunikasi seorang PR tidak hanya dengan menggunakan komunikasi interpersonal, tetapi dapat juga dengan komunikasi massa. Komunikasi massa yang diterapkan melalui alat, yaitu media massa meliputi cetak dan elektronik. Menurut Wright[11] (1986: 199), dalam komunikasi massa khalayak relatif besar, heterogen, dan anonim bagi sumber. Pengalaman bersifat publik dan cepat. Sumber bekerja lewat suatu organisasi yang rumit alih-alih dalam isolasi, dan pesan mungkin mewakili usaha banyak orang yang berbeda.

Keefektifan yang terjadi dengan penggunaan media massa menimbulkan pengaruh terhadap komunikasi yang berlangsung. Contohnya penggunaan televisi sebagai media elektronik untuk mendapatkan informasi digunakan sebagian orang termasuk seorang public relations dalam memberikan informasi atau melakukan kegiatan PR. Berikut ini terdapat Tabel Karakteristik Saluran Komunikasi Interpersonal dan Mass Media.

Tabel 1. Karakteristik Saluran Komunikasi Interpesonal dan Mass Media[12]

No. Karakteristik Saluran Interpersonal Saluran Media Massa
1. Arus Pesan Cenderung 2 arah Cenderung Searah
2. Konteks Komunikasi Tatap muka Melalui Media
3. Tingkat Umpan Balik Tinggi Rendah
4. Kemampuan mengatasi tingkat selektivitas *) Tinggi Rendah
5. Kecepatan Jangkauan terhadap khalayak yang banyak Relatif lambat Relatif cepat
6. Efek yang mungkin terjadi Perubahan dan pembentukan sikap Perubahan pengetahuan

*) Terutama selektivitas (untuk) terdedah atau selective exposure

Sumber : Rogers dan Shoemaker (1971:253), seperti dikutip dalam Materi Bahan Ajar ILMU PENYULUHAN (KPM 211), Mugniesyah (2006:3)

2.2 Hubungan antara Public Relations dengan Media Publisitas, Khususnya Televisi.

Media publisitas seperti radio, televisi, dan media elektronik lainnya saling berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan seorang public relations. Dalam profesi public relations hubungan media juga sering kali dipahami sebagai penanganan krisis dengan memberitakan tentang hal-hal positif tentang perusahaan saat perusahaan sedang dilanda berita negatif. Pada saat krisis cara terbaik penanganan hubungan media oleh seorang PR adalah dengan mengakui dan memperbaiki kesalahan dengan menginformasikan usaha-usaha ke depan. Dalam hal ini baik media massa maupun PR dalam posisi saling memanfaatkan dan saling diuntungkan. Menurut Rumanti[13] (2005: 118), Media Public Relations adalah berbagai macam sarana penghubung yang dipergunakan seorang PR (mewakili organisasi) dengan publiknya, yaitu publik internal maupun publik eksternal untuk membantu pencapaian tujuan. Alat-alat komunikasi yang dipergunakan dalam hal ini ada berbagai jenis.

Pada umumnya, seorang public relations memanfaatkan media televisi karena  dirasa lebih efektif dan efisien, serta cukup potensial sebagai penggunaan media yang tepat dalam berkomunikasi. Rumanti (2005: 129)[14], “kegunaan siaran televisi adalah untuk menyebarluaskan informasi dan berita, baru dimulai pada tahun 1962, perluasan siarannya baru dimulai tahun 1976, yakni sejak adanya satelit domestik Palapa. Adanya siaran televisi yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi tersebut terdapat keunggulan dan kelemahan yang dimiliki televisi. Keunggulan televisi sebagai media massa di antaranya siaran yang dipancarkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, punya daya tarik khusus sebagai media “pandang-dengar” (audio-visual), sedangkan kelemahan televisi sebagai media massa adalah biayanya relatif mahal, komunikasinya satu arah, sebagai media audio visual, namun relatif dalam pandangan yang cepat, dan daya beli cukup mahal”.

Dari kelemahan dan kekurangan tersebut, seorang PR mampu mengatur bagaimana cara untuk menerapkan suatu cara berkomunikasi yang baik. Dengan menggunakan media televisi, PR dapat menginformasikan suatu informasi yang akan disampaikan dengan efektif. Dari penyiaran televisi tersebut, membuat seorang pekerja PR penting untuk mendapatkan liputannya. Oleh karena itu, PR melakukan pemilihan yang sesuai dalam tahap penyebaran berita.

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN

KOMUNIKASI PUBLIC RELATIONS

HAMBATAN                                     PERAN KOMUNIKASI PUBLIC RELATIONS

KOMUNIKASI EFEKTIF                                          HUBUNGAN PR DENGAN

MEDIA PUBLISITAS (TELEVISI)

Komunikasi                 Komunikasi

Interpersonal               Massa (khususnya media televisi)

Komunikasi yang dimiliki seorang public relations memiliki peranan yang sangat penting. Bagaimana seorang PR dapat dikatakan sukses berkomunikasi, apabila PR itu sendiri dapat menyampaikan pesan atau berita kepada seseorang sampai makna yang diberikan dan yang diterima sama. Dalam komunikasi itu sendiri, terdapat hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi seorang public relations. Peran komunikasi yang dimiliki PR dapat berlangsung suatu komunikasi yang efektif. Dari komunikasi yang efektif tersebut, dapat diketahui seorang PR lebih menggunakan komunikasi interpersonal dan komunikasi massa sebagai alat untuk berkomunikasi yang lebih efektif dan lebih efisien karena komunikasi yang efektif harus memperhatikan situasi, tempat, waktu, dan pendengarannya daripada berkomunikasi dengan intrapersonal. Kemudian, dapat dilihat pula adanya hubungan antara PR dengan media publisitas itu sendiri, khususnya televisi yang digunakan seorang PR untuk berkomunikasi. Daya tarik dari televisi sudah hampir menarik perhatian masyarakat, karena televisi merupakan satu-satunya pendorong terkuat dalam menyampaikan pesan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Komunikasi yang efektif haruslah dimiliki oleh seorang public relations. Peran dari komunikasi yang disampaikan seorang public relations harus mempunyai kesamaan makna dari pesan atau berita yang akan disampaikan. Dalam berkomunikasi, seorang PR mengetahui beberapa hal yang harus selalu diingat, diperhatikan, dan dilakukan dalam kegiatan PR. Kegiatan PR dilakukan dengan menggunakan komunikasi interpersonal atau komunikasi massa dengan penggunaan media publisitas, khususnya televisi yang dirasa lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan atau informasi. Penggunaan media publisitas tersebut khususnya televisi mempunyai hubungan dengan kegiatan PR itu sendiri, di mana PR dapat memberikan berita atau informasi kepada khalayak secara luas. Televisi sudah lama dikenal masyarakat, sehingga memudahkan kegiatan PR dalam menyampaikan pesan. Walaupun dalam penggunaannya, televisi mempunyai kekurangan dan kelebihan dalam masalah penyiaran sehingga membuat seorang PR melakukan pemilihan pada tahap penyampaian berita atau informasi.

3.2 Saran

Melihat perkembangan komunikasi yang semakin meningkat, membuat seorang public relations harus dapat berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang digunakan, baik dengan menggunakan komunikasi interpersonal maupun dengan menggunakan komunikasi massa melalui media televisi. Dalam proses komunikasi, diharapkan seorang public relations dapat mengetahui kondisi atau situasi, tempat, dan lain sebagainya agar pesan atau berita yang akan disampaikan dapat diterima dengan baik dan terjadi kesamaan makna. Seorang public relations, diharapkan dapat mengidentifikasi hubungan yang terjadi antara public relations dengan media publisitas, khususnya media televisi yang dianggap lebih efektif dan efisien dalam penyampaian informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Jekins, Frank.1992.PUBLIC RELATIONS Edisi Keempat.Drs. Haris Munandar,

penerjemah.Jakarta: Erlangga

Mugniesyah, Siti Sugiah.2006.Materi Bahan Ajar ILMU PENYULUHAN (KPM

211).Bogor: IPB Press

Muhammad, Dr. Arni.2004.KOMUNIKASI ORGANISASI.Jakarta: Bumi Aksara

Rumanti, Sr. Maria Assumpta.2005.DASAR-DASAR PUBLIC RELATIONS Teori

dan Praktik.Jakarta: PT Grasindo

Tubbs, Stewart L. dan Sylvia Moss.2000.HUMAN COMMUNICATION Konteks-

Konteks Komunikasi Buku Kedua.Dr. Deddy Mulyana, M.A. dan Gembirasari,penerjemah.Bandung: PT Remaja Rosdakarya

[anonim].Komunikasi Antar Pribadi (Interpersonal Communication).

http://www.lusa.web.id/komunikasi-antar-pribadi-interpersonal-communication/.2 Januari 2010

[anonim].Komunikasi yang Efektif.http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/

mandiri/2002/04/1/man01.html.2 Januari 2010


[1] Sr. Maria Assumpta Rumanti, DASAR-DASAR PUBLIC RELATIONS Teori dan Praktik (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h.97

[2] Roberto Simoes seperti dikutip Sr. Maria Assumpta Rumanti, DASAR-DASAR PUBLIC RELATIONS Teori dan Praktik (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h.7

[3] Sebuah pertemuan yang dilakukan para asosiasi PR seluruh dunia di Mexico City yang berlangsung pada Bulan Agustus Tahun 1978 seperti dikutip dalam buku PUBLIC RELATIONS Edisi Keempat, h.9

[4] Sr. Maria Assumpta Rumanti, op. cit., h.86

[5] Ibid., h.96

[6] Dr. Arni Muhammad, KOMUNIKASI ORGANISASI (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.159

[7] Sr. Maria Assumpta Rumanti, op. cit., h.107

[8] Dr. Arni Muhammad, op. cit., h.159

[9] Dikutip dari http://www.lusa.web.id/komunikasi-antar-pribadi-interpersonal-communication/ yang diakses pada tanggal 2 Januari 2010

[10] Dikutip dari http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/mandiri/2002/04/1/man01.html yang diakses pada tanggal 2 Januari 2010

[11] Wright seperti dikutip Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, dalam buku HUMAN COMMUNICATION Konteks-Konteks Komunikasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h.199

[12] Rogers dan Shoemaker (1971:253), seperti dikutip dalam Materi Bahan Ajar ILMU PENYULUHAN (KPM 211), Mugniesyah (2006:3) pada Materi Peranan Komunikasi Massa dalam Penyuluhan Pertanian

[13] Sr. Maria Assumpta Rumanti, op. cit., h.118

[14] Ibid., h.129

KARAKTER BANGSA SEBAGAI MODAL UNTUK SOLUSI PEMBANGUNAN DI INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

Bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan terutama bagaimana tantangan pembangunan yang sedang terjadi saat ini. Harus diakui bahwa tantangan itu semakin lama, semakin berkembang menjadi kompleks dan beragam. Globalisasi membuktikan bahwa hanya bangsa-bangsa yang memiliki karakter yang kuat dan tangguh yang sanggup menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Bangsa yang kuat dan tangguh juga sanggup untuk mengubah berbagai tantangan itu menjadi peluang yang menguntungkan terhadap bangsa itu sendiri.

Dilihat dari SDM, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke adalah negara besar yang kaya akan sumberdaya, baik sumberdaya alam maupun manusia yang dimiliki. Kekayaan sumber daya manusia mencakup aneka-ragam suku bangsa, adat-istiadat, dan budaya. Letak Indonesia secara ekonomi juga sangat strategis dalam lalu-lintas dunia, percaturan ekonomi, dan politik internasional.

Sebuah wilayah yang kaya akan sumberdaya alam, tidaklah dengan sendirinya memberikan kemakmuran bagi warga masyarakatnya, jika sumberdaya manusia yang ada tidak mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi guna memanfaatkan sumberdaya alamnya. Sebaliknya, sebuah wilayah yang miskin sumberdaya alam, namun cakap dalam mengembangkan teknologi, ternyata lebih cepat berkembang dibandingkan wilayah lainnya yang tidak cukup mempunyai sumberdaya alam dan manusia yang unggul. Hal ini berarti bahwa sumberdaya manusia ternyata memiliki peran penting dalam proses pemakmuran sebuah wilayah. Sumberdaya manusia berperan ganda, baik sebagai obyek namun sekaligus sebagai subyek pembangunan. Sebagai obyek pembangunan, SDM merupakan sasaran pembangunan untuk disejahterakan, dan sebagai subyek, SDM berperan sebagai pelaku pembangunan yang sangat menentukan kemajuan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, diakui mempunyai sumberdaya alam (SDA) yang sangat melimpah. Wilayah ini sesungguhnya sangat potensial untuk menjadi kekuatan ekonomi baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Sayangnya, sumberdaya manusia yang tersedia sangat terbatas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

1.2       Perumusan Masalah

1.2.1    Bagaimana potret sumberdaya manusia saat ini yang berpengaruh terhadap pembangunan?

1.2.2    Bagaimana mempersiapkan sumberdaya manusia dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan di Indonesia?

1.2.3    Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sumberdaya manusia terutama dalam masalah pendidikan agar sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia saat ini?

1.2.4    Bagaimana peranan sumberdaya manusia sehingga dapat mengatasi permasalahan pembangunan di Indonesia?

1.3       Tujuan

  1. Menjelaskan potret sumberdaya manusia yang terjadi saat ini yang berpengaruh terhadap pembangunan.
  2. Menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Indonesia.
  3. Menjelaskan kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sumberdaya manusia terutama dalam masalah pendidikan agar sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia saat ini.
  4. Menjelaskan peranan sumberdaya manusia yang dapat mengatasi permasalahan pembangunan di Indonesia.
  5. Mengetahui sumberdaya yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan di Indonesia.
  6. Mengetahui upaya yang dilakukan agar permasalahan pembangunan di Indonesia dapat diatasi seperti dalam masalah sumberdaya manusia.
  7. Mengetahui kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengelola sumberdaya manusia melalui permasalahan pendidikan.

1.4       Manfaat

BAB II LANDASAN TEORI

Modal sosial merupakan identitas atau jati diri bangsa yang harus dipupuk dan dijaga. Modal sosial mirip bentuk-bentuk modal lainnya, dalam arti bersifat produktif. Modal sosial dapat dijelaskan sebagai produk relasi manusia satu sama lain, khususnya relasi yang intim dan konsisten. Modal sosial menunjuk pada jaringan, norma dan kepercayaan yang berpotensi pada produktivitas masyarakat. Namun demikian modal sosial berbeda dengan modal finansial, karena modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan sendirinya (self reinforcing) (Putnam, 1993). Modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan, melainkan semakin meningkat. Rusaknya modal sosial lebih sering disebabkan bukan karena dipakai, melainkan karena tidak dipergunakan dengan baik. Berbeda dengan modal manusia, modal sosial juga menunjuk pada kemampuan orang untuk berasosiasi dengan orang lain (Coleman 1988).

Para sosiolog sering membicarakan mengenai modal, seperti modal manusia, modal intelektual dan modal kultural atau budaya, yang juga dapat digunakan untuk keperluan tertentu atau diinvestasikan untuk kegiatan di masa yang akan datang. Modal manusia misalnya dapat meliputi keterampilan atau kemampuan yang dimiliki orang untuk melakukan tugas tertentu. Modal intelektual mencakup kecerdasan atau ide-ide yang dimilikii manusia untuk mengartikulasikan sebuah konsep atau pemikiran. Sedangkan modal kultural meliputi pengetahuan dan pemahaman komunitas terhadap praktek dan pedoman-pedoman hidup dalam masyarakat.  Konsep mengenai modal manusia, intelektual dan kultural lebih sulit diukur, karena melibatkan pengetahuan yang dibawa orang dalam benaknya dan tidak mudah dihitung secara biasa.

Modal sosial yang juga konsep yang tidak gampang diidentifikasi dan apalgi diukur secara kuantitas dan absolut. Modal sosial dapat didiskusikan dalam konteks komunitas yang kuat (strong community), masyarakat madani yang kokoh, maupun identitas negara bangsa (nation state identity). Modal sosial termasuk elemen-elemennya seperti kepercayan, kohesivitas, altruisme, gotong-royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beragam mekanisme, seperti meningkatnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat, dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan (Suharto, 2008).

Dua tokoh utama yang mengembangkan konsep modal sosial , yaitu Putnam dan Fukuyama, memberikan definisi modal sosial yang penting. Meskipun berbeda, definisi keduanya memiliki kaitan yang erat, terutama menyangkut konsep kepercayaan (trust). Putnam mengartikan modal sosial sebagai penampilan organisasi sosial seperti jaringan-jaringan dan dan kepercayaan yang memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama. Menurut Fukuyama, modal sosial adalah kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan dari sebuah komunitas.

Modal sosial dapat diartikan sebagai sumber (resource) yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam satu komunitas. Namun demikian pengukuran modal sosial jarang melibatkan interaksi itu sendiri. Melainkan,hasil dari interaksi tersebut, seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Sebuah interaksi dapat terjadi dalam skala individual maupun institusional. Secara individual, interaksi terjadi manakala relasi intim antar individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional. Secara institusional, interaksi dapat lahir pada saat individu dan tujuan suatu organisasi memiliki kesamaan dengan visi dan tujuan organisasi lainnya.

Meskipun interaksi terjadi karena berbagai alasan, orang-orang berinteraksi, berkomunikasi dan kemudian menjalin kerjasama pada dasarnya dipengaruhi oleh keinginan untuk  berbagai cara mencapai tujuan bersama yang tidak jarang berbeda dengan tujuan dirinya secara pribadi. Keadaan ini terutama terjadi pada interaksi yang berlangsung relatif lama. Interaksi ini melahirkan modal sosial yaitu ikatan-ikatan emosional yang menyatukan orang untuk mencapai tujuan bersama, yang kemudian menumbuhkan kepercayaan dan kemanan yang tercipta dari adanya relasi yang relatif panjang. Seperti halnya modal finansial, modal sosial seperti ini dapat dilihat sebagai sumber yang dapat digunakan baik untuk kegiatan atau proses produksi untuk saat ini, ataupun bagi kegiatan di masa depan.

Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi cenderung bekerja secara gotong-royong, cenderung merasa aman untuk berbicara dan mampu mengatasi perbedaan-perbedaan. Sebaliknya masyarakat yang memiliki modal sosial rendah akan tampak adanya kecurigaan satu sama lain, merebaknya ”kelompok kita” dan “kelompok mereka”, tiadanya kepastian hukum dan keteraturan sosial, serta sering munculnya kambing hitam.

Di samping terdapatnya modal sosial bagi kemajuan pembangunan juga terdapat modal manusia yang dianggap juga mempengaruhi kemajuan pembangunan itu sendiri. Modal manusia yang mempengaruhi terdiri atas pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Menurut Todaro (2006), pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar; terlepas dari hal-hal lain, kedua hal itu merupakan hal yang penting. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga; keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Oleh karena itu, kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi.

BAB III METODE PENULISAN

3.1       Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka mengenai teori-teori yang berkaitan dengan tema. Selain itu, penulis juga melakukan pencarian data dengan searching internet.

3.2       Analisis Data

Data diperoleh dari hasil studi pustaka mengenai teori-teori berbagai dokumen yang kami analisis sejak mulai dari penyusunan makalah sampai selesai. Setelah data terkumpul dilakukan suatu proses pemilihan, pemusatan, serta penyederhanaan data untuk dibuat kesimpulan berdasarkan sub tema yang kami angkat. Dengan proses tersebut diharapkan akan menghasilkan suatu outline makalah akhir yang dapat memudahkan penulis untuk menyelesaikan makalah ekonomi pembangunan secara terstruktur.

BAB II PEMBAHASAN

2.1       Potret Sumberdaya Manusia Saat Ini yang Berpengaruh Terhadap Pembangunan

Tingkat kemajuan suatu bangsa dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu negara diukur dari kualitas sumberdaya manusianya. Suatu bangsa dikatakan semakin maju apabila sumberdaya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduknya ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan sistem pendidikan.

Bangsa Indonesia seperti halnya dengan bangsa-bangsa lain di dunia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan global. Harus diakui bahwa tantangan itu semakin lama tidaklah semakin ringan, akan tetapi justru berkembang menjadi semakin kompleks dan beragam. Di sisi lain, globalisasi juga membuktikan bahwa hanya bangsa-bangsa yang memiliki karakter yang kuat dan tangguh akan sanggup menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Bangsa yang kuat dan tangguh juga akan sanggup untuk mengubah berbagai tantangan itu menjadi peluang yang menguntungkan.

Bangsa Indonesia sejatinya adalah bangsa yang memiliki karakter positif yang kuat. Salah satu dari karakter itu adalah semangat kejuangan yang terbukti telah berhasil membawa bangsa ini merebut kemerdekaannya dan tampil sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Oleh karena itu, di tengah maraknya tantangan pembangunan global yang sangat berat, menjadi kewajiban bagi segenap komponen bangsa untuk saling memberikan pencerahan dan saling berupaya membangun dan menumbuhkembangkan kembali karakter kejuangan itu.

Karakter kejuangan dan karakter positif bangsa lainnya itu harus dapat kita jadikan sebagai modalitas potensial untuk menghadapi tantangan global. Bangsa-bangsa yang maju dan berhasil menjadi negara terkemuka, umumnya memiliki warga bangsa dengan karakter positif, capaian pribadi yang prestisius, serta beragam capaian pribadi lainnya yang membanggakan. Karakter bangsa yang maju juga umumnya tercermin dari pola sikap warga bangsanya yang memahami sepenuhnya bahwa kesejahteraan dan tujuan bangsa hanya dapat dicapai melalui kreativitas dan kerja keras.

Keberhasilan suatu bangsa dalam membangun karakter warga bangsanya itu tidak cukup hanya dengan menerapkan tatanan dan peraturan hukum yang kuat di kalangan masyarakatnya, akan tetapi juga harus ditopang oleh keberadaan sistem pembangunan tata-nilai di masyarakat, yang mengedepankan tercapainya pengokohan nilai-nilai positif karakter bangsa. Di sisi lain, ketidaksanggupan sebuah bangsa dalam melakukan pembinaan karakter warga bangsanya berpotensi untuk menghadirkan beragam masalah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa.

Secara mendasar kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan kemanan.

2.2       Pembinaan Karakter Sumberdaya Manusia Dalam Upaya Mengatasi Permasalahan Pembangunan di Indonesia

Pembinaan karakter itu sangat erat korelasinya dengan kekuatan yang dimiliki bangsa dalam menyelenggarakan pembangunan. Karakter positif suatu bangsa adalah energi penggerak utama (prime energy) yang akan mendayagunakan semua modalitas yang dimiliki bangsa itu dalam mencapai cita-cita pembangunan.

Dalam kaitan itu, maka untuk menjadikan modalitas nasional menjadi kekuatan yang akan menjadikan Indonesia menjadi negara maju, kita harus mengedepankan pembangunan karakter dan watak bangsa yang positif. Pembangunan karakter yang akan menjadikan rakyat Indonesia menjadi kumpulan masyarakat pekerja keras, penuh semangat juang yang tinggi, mampu bekerjasama secara produktif dengan sesama warga bangsa, untuk menjadikan bangsanya yang maju dan berhasil dalam pembangunan.

Perubahan modalitas nasional menjadi kekuatan yang akan menjadikan Indonesia menjadi negara maju, harus mengedepankan pembangunan karakter dan watak bangsa yang positif. Pembangunan karakter yang akan menjadikan rakyat Indonesia menjadi kumpulan masyarakat pekerja keras, penuh semangat juang yang tinggi, mampu saling bekerjasama secara produktif dengan sesama warga bangsa, untuk menjadikan bangsanya yang maju dan berhasil dalam pembangunan.

Pembinaan moral dan karakter bangsa sangat terkait erat dengan peningkatan kualitas pembangunan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, maka pemerintah telah bertekad untuk menjadikan pendidikan menjadi landasan utama dalam pembinaan dan penumbuhkembangkan karakter positif bangsa. Untuk itu maka pemerintah telah menetapkan bahwa pembangunan pendidikan harus diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu:

Pertama, pendidikan sebagai sarana untuk membina dan meningkatkan jati diri bangsa untuk mengembangkan seseorang sehingga sanggup mengembangkan potensi yang berasal dari fitrah insani. Pembinaan jati diri akan mendorong seseorang memiliki karakter yang tangguh yang tercermin pada sikap dan perilakunya.

Kedua, pendidikan sebagai media utama untuk menumbuhkembangkan kembali karakter bangsa Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah, bergotong-royong, tangguh, dan santun.

Ketiga, pendidikan sebagai tempat pembentukan wawasan kebangsaan, yaitu perubahan pola pikir warga bangsa yang semula berorientasi pada kesukuan menjadi pola pikir kebangsaan yang utuh. Melalui wawasan kebangsaan dapat dibangun masyarakat yang saling mencintai, saling menghormati, saling mempercayai, dan saling melengkapi satu sama lain, dalam menyelesaikan berbagai masalah pembangunan.

Di tengah terpaan krisis keuangan dan beragam krisis lainnya yang berskala global, maka pembinaan karakter dan moral positif bangsa merupakan solusi yang paling efektif untuk mampu bersikap optimis dan rasional. Karakter dan moral positif bangsa akan mendorong kita untuk tetap bekerja keras, produktif, dan pada akhirnya akan menjadikan kita mampu mengubah berbagai tantangan yang menerpa menjadi peluang yang menguntungkan.

2.3       Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Manusia Terutama Dalam Masalah Pendidikan Agar Sesuai Dengan Keadaan Masyarakat Indonesia Saat Ini

Dalam kaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah mengedepankan strategi “pertumbuhan disertai pemerataan” atau “growth with equity”, yang ditujukan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Strategi tersebut telah memberikan dampak yang positif baik pada percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka maupun tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2006 mencapai 10,5%, kini telah berhasil diturunkan menjadi 8,5% pada Februari 2008. Begitu pula, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 17,7% pada tahun 2006 menjadi 15,4% pada Maret 2008.

Pemerintah melakukan terobosan besar dalam pembangunan pendidikan, yaitu dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebanyak 20% dari APBN 2009, atau berkisar Rp. 200 Trilyun. Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah bertekad untuk melakukan perbaikan dalam pembangunan pendidikan untuk mewujudkan terciptanya pendidikan nasional yang unggul dan berkualitas. Demikian pula, upaya peningkatan kesejahteraan rakyat juga akan terus ditingkatkan. Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan yang telah meningkat sekitar tiga kali lipat dalam kurun waktu 2005-2008, akan terus ditingkatkan pada tahun 2009 mendatang.

Indonesia membutuhkan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dibuatlah Undang-undang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 (UU No.17 tahun 2007)

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangs dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan, visi, misi dan arah pembangunan nasional.

RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional. Pentahapan pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi dan Program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program dan lintas kementrian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

2.4       Peranan Sumberdaya Manusia Berkualitas Dalam Mengatasi Permasalahan Pembangunan di Indonesia

SDM adalah modal dasar pembangunan yang terdiri atas dimensi kuantitatif yaitu jumlah dan struktur penduduk, serta dimensi kualitatif yaitu mutu hidup penduduk. Di samping itu, SDM juga merupakan faktor dominan yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan guna memperlancar pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu antara lain kualitas manusia dan masyarakat Indonesia dan penguasaannya terhadap IPTEK, serta disiplin nasional yang merupakan perwujudan kepatuhan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kemajuan suatu bangsa berbanding lurus dengan tingkat pendidikan penduduk, tingkat kesehatan penduduk, usia harapan hidup, tingkat pendapatan penduduk dan pemerataan pendistribusian kesejahteraan. Hal – hal tersebut tidak berdiri sendiri, semakin tinggi tingkat pendapatan suatu keluarga, misalnya, semakin mampu pula keluarga tersebut menjaga kesehatannya dan meningkatkan pendidikan anggota keluarganya. Setelah itu, dengan semakin tingginya tingkat pendidikan dan kesehatan, semakin tinggi pula produktifitas dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan.

Suatu bangsa dapat dikatakan semakin mandiri bila bangsa tersebut semakin mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan kekuatan sendiri. Salah satu syarat yang harus terpenuhi adalah peningkatan kualitas SDM yang tercermin dari semakin banyak tenaga profesional yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya. Kualitas SDM begitu penting, baik sebagai tenaga penggerak atau pelaku pembangunan maupun sebagai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. SDM sebagai inti pembangunan adalah merupakan salah satu input (faktor) yang menentukan keberhasilan pembangunan, maupun sebagai output atau yang ingin dihasilkan dari proses pembangunan nasional tersebut.

Secara mendasar kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan kemanan.

Kualitas SDM merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa seperti telah dibuktikan oleh berbagai negara, diantaranya Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura. “Kebangkitan Ekonomi Asia” yang telah berhasil mendorong kemajuan ekonomi secara spektakuler tersebut tidaklah bertumpu pada kekayaan alam yang melimpah ataupun ketersediaan tenaga kerja murah, melainkan pada kualitas SDMnya. Dalam rangka mengejar ketertinggalan, peningkatkan kualitas SDM harus diarahkan pada penguasaan IPTEK, informasi dan keahlian manajerial sehingga perlu diberikan prioritas utama pada upaya memperkuat basis pendidikan. Investasi human capital akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Pertumbuhan ekonomi yang disebut oleh Bank Dunia sebagai the East Asian Miracle di negara-negara yang disebut “Macan Asia” itu, justru dikarenakan mereka berhasil dalam investasi human capital-nya.

Karenanya, pembangunan SDM Indonesia diarahkan pada potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga yang dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum; pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan IPTEK dalam penyelenggaran pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan nilai tambah pembangunan; dan kesejahteraan rakyat yang senantiasa memperhatikan bahwa setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan yang layak serta berkewajiban ikut serta dalam uapaya mewujudkan kemakmuran rakyat.

Salah satu visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah pancasila adalah memperkuat jatidiri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

Dalam arah, tahapan, dan prioritas pembangunan jangka panjang, terdapat ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok  dalam hal ini pada aspek Terwujudnya Masyarakat Indonesia Berakhlakmulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Beradab ditandai oleh hal-hal berikut:

1.   Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis dan berorientasi IPTEK.

2.   Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia Indonesia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.

Arah pembangunan jangka panjang dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab adalah sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasonal yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaaan;

1.   Pembangunan agama diarahkan untuk menetapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonis antar keompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toeransi, tenggang rasa dan harmonis.

2.  Pembangunan dan pemantapan jatidiri bangsa ditujukan untuk mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern, dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur bangsa seperti religus, kebersamaan dan persatuan, serta nilai modern yang universal, mencakup etos kerja dan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri bangsa tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya bangsa yang mempunyai potensi unggul dan memantapkan nilai modern yang membangun.

Suatu bangsa dapat dikatakan semakin mandiri bila bangsa tersebut semakin mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan kekuatan sendiri. Salah satu syarat yang harus terpenuhi adalah peningkatan kualitas SDM yang tercermin dari semakin banyak tenaga profesional yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya. Intinya, kualitas SDM begitu penting, baik sebagai tenaga penggerak atau pelaku pembangunan maupun sebagai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Dengan kata lain, SDM sebagai inti pembangunan adalah merupakan salah satu input (faktor) yang menentukan keberhasilan pembangunan, maupun sebagai output atau yang ingin dihasilkan dari proses pembangunan nasional tersebut.

BAB IV KESIMPULAN

4.1       Kesimpulan

Kemajuan pembangunan ekonomi terdiri atas beberapa faktor di antaranya, karakter bangsa yang termasuk modal sosial, sumberdaya manusia, dan sumberdaya alam yang melimpah. Terlepas dari itu semua, terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia seperti adanya modal manusia terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Adanya pembinaan karakter sangat erat korelasinya dengan kekuatan yang dimiliki bangsa dalam menyelenggarakan pembangunan. Sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang melimpah secara ekonomi juga sangat strategis dalam lalu-lintas dunia, percaturan ekonomi, dan politik internasional. Selain itu, terdapat modal manusia yang juga mempengaruhi kemajuan ekonomi dalm pembangunan seperti pendidikan dan kesehatan.

4.2       Saran

Sumberdaya manusia dan alam yang melimpah diharapkan dapat dipergunakan sesuai dengan aturan. Sebagai modal sosial yang berkualitas, manusia yang memiliki karakter bangsa yang kuat memiliki peran penting dalm kemajuan pembangunan di Indonesia. Karakter kejuangan dan karakter positif bangsa lainnya itu harus dapat kita jadikan sebagai modalitas potensial untuk menghadapi tantangan global yang saat ini sedang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

[Anonim]. Karakter Bangsa Sebagai Modal Sosial Untuk Menghadapi Tantangan

Pembangunan Global. http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=241&id=3208&option=com_content&task= view.(diakses tanggal 18 Mei 2010).

[Anonim]. Visi Pembangunan Nasional Dan Lunturnya Modal Sosial.

http://pekerja-sosial.blogspot.com/2010/04/visi-pembangunan-nasional-dan-lunturnya.html Ife, Jim dan Frank Tiserio. 2008. “Community Development, Alternatif. (diakses tanggal 18 Mei 2010).

[Anonim]. Dicari: SDM Berkualitas Penyelamat Bangsa.

http://udiutomo.blog.friendster.com/2008/11/dicari-sdm-berkualitas-penyelamat-bangsa-23. (diakses tanggal 18 Mei 2010).

Lawang, Robert MZ. 2004. “Kapital Sosial, Dalam Perspektif Sosiologik Suatu

Pengantar”. Jakarta: UI Press.

Suharto, Edi. 2008. “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat”.

Bandung: Alfabeta.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. “Pembangunan Ekonomi Edisi

Kesembilan Jilid 1”. Jakarta: Erlangga.